Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wihaji, menegaskan bahwa akses terhadap layanan
Keluarga Berencana (KB) yang tepat merupakan hak setiap perempuan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara
sosialisasi program KB nasional yang digelar di Jakarta, di hadapan para tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi perempuan.
Menurut Menteri Wihaji, layanan KB bukan sekadar masalah pengaturan jumlah anak, tetapi juga bagian dari hak
kesehatan reproduksi perempuan dan upaya memperkuat kesejahteraan keluarga. “Setiap perempuan wajib memiliki
akses terhadap informasi dan solusi KB yang berkualitas.” ujarnya.
Menteri: Pentingnya Layanan KB yang Tepat
Layanan KB yang tepat membantu perempuan merencanakan kehamilan sesuai kondisi fisik, ekonomi, dan sosial.
Hal ini berdampak langsung pada kesehatan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Menteri Wihaji menekankan
bahwa program KB harus berbasis hak dan inklusif, sehingga perempuan dari semua latar belakang bisa mengakses layanan tanpa diskriminasi.
Tantangan di Lapangan
Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai metode kontrasepsi, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya
pemahaman masyarakat, akses ke fasilitas kesehatan terbatas di daerah terpencil, serta mitos terkait penggunaan KB.
Menteri Wihaji mengingatkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan agar perempuan dapat membuat keputusan
yang tepat terkait reproduksi mereka.
Strategi Pemerintah
Untuk memastikan akses layanan KB yang tepat, pemerintah meluncurkan berbagai strategi, antara lain:
Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang metode kontrasepsi yang aman dan efektif.
Penyediaan layanan KB di fasilitas kesehatan baik di perkotaan maupun pedesaan.
Pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan konseling dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Hak Perempuan dan Keberlanjutan Program
Menteri Wihaji menekankan bahwa akses KB juga terkait dengan pemenuhan hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan,
dan kesehatan. Dengan mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk
berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Dukungan Masyarakat dan Lembaga
Selain upaya pemerintah, keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat Tuna55, dan organisasi perempuan sangat penting.
Dukungan mereka membantu menyebarluaskan informasi, memfasilitasi layanan, dan mengurangi hambatan budaya
atau sosial yang menghalangi perempuan mengakses KB.
Dengan langkah-langkah ini, Menteri Wihaji berharap program KB tidak hanya menjadi program populasi, tetapi juga
program pemberdayaan perempuan. Akses KB yang tepat akan membantu perempuan mengambil keputusan yang lebih bijak,
meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia.
“Layanan KB yang tepat bukan sekadar hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk hidup sehat, sejahtera, dan berdaya,” tutup Menteri Wihaji.
