Rencana pemerintah untuk membentuk BUMN di sektor tekstil menuai beragam respons dari pelaku industri. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai dapat memperkuat industri hulu hingga hilir serta menjaga ketahanan industri nasional. Namun di sisi lain, para pengusaha mengingatkan agar pembentukan BUMN tekstil tidak justru menjadi beban keuangan negara dan berakhir merugi seperti sejumlah BUMN lain.
Wacana pembentukan BUMN tekstil mengemuka di tengah tekanan berat yang dihadapi industri tekstil nasional. Sejumlah pabrik gulung tikar, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), serta banjir produk impor yang menekan daya saing produk lokal. Pemerintah menilai kehadiran BUMN dapat menjadi penyeimbang pasar dan penggerak industri strategis.
Alasan Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil
Pemerintah memandang industri tekstil sebagai sektor strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berperan penting dalam ekspor nonmigas. Pembentukan BUMN tekstil disebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan industri, khususnya di sektor hulu seperti serat, benang, dan kain yang selama ini masih bergantung pada impor.
Selain itu, BUMN tekstil diharapkan mampu menjadi offtaker atau penyangga produksi dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan seragam aparatur negara, TNI-Polri, hingga program bantuan sosial. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat lebih berpihak pada produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Pemerintah juga menilai BUMN tekstil dapat menjadi instrumen stabilisasi harga dan pasokan, terutama saat pasar global bergejolak atau terjadi dumping produk asing.
Pengusaha Ingatkan Risiko Kerugian
Meski memahami niat pemerintah, kalangan pengusaha tekstil menegaskan bahwa pembentukan BUMN harus dilakukan secara sangat hati-hati. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar membentuk BUMN tanpa perhitungan bisnis yang matang.
“Jangan sampai BUMN tekstil dibentuk tapi akhirnya terus disuntik modal negara karena tidak efisien dan kalah bersaing,” ujar perwakilan asosiasi industri tekstil.
Pengusaha menilai masalah utama industri tekstil bukan ketiadaan pemain negara, melainkan biaya produksi yang tinggi, mahalnya energi, logistik yang belum efisien, serta serbuan produk impor murah. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka BUMN tekstil pun berisiko menghadapi masalah serupa dengan swasta.
Jangan Ganggu Persaingan Usaha
Pelaku usaha juga menekankan pentingnya menjaga iklim persaingan yang sehat. Kehadiran BUMN tekstil jangan sampai menimbulkan distorsi pasar, misalnya melalui perlakuan khusus yang merugikan pelaku swasta.
Menurut pengusaha, peran BUMN sebaiknya difokuskan pada sektor yang belum atau tidak diminati swasta, seperti industri hulu berbasis teknologi tinggi dan padat modal. Dengan begitu, BUMN bisa melengkapi ekosistem industri, bukan menjadi pesaing langsung bagi perusahaan swasta yang sudah ada.
“Kalau BUMN masuk ke sektor yang sama persis dengan swasta tanpa keunggulan efisiensi, itu justru berbahaya,” kata seorang pelaku industri.
Kunci Sukses: Tata Kelola dan Efisiensi
Agar tidak merugi, para pengusaha menilai BUMN tekstil harus dikelola Tuna55 secara profesional dan transparan, dengan orientasi bisnis yang jelas. Penunjukan manajemen, strategi produksi, hingga pemilihan teknologi harus berbasis pada efisiensi dan kebutuhan pasar, bukan pertimbangan nonbisnis.
Selain itu, BUMN tekstil perlu didukung kebijakan lintas sektor, seperti penurunan biaya energi, insentif pajak, perlindungan dari praktik dumping, serta penguatan pengawasan impor ilegal. Tanpa dukungan kebijakan yang menyeluruh, BUMN dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol tanpa daya saing nyata.
Harapan Industri
Pelaku industri berharap rencana pembentukan BUMN tekstil tidak dilakukan terburu-buru. Pemerintah diminta lebih dulu memperbaiki ekosistem industri secara keseluruhan, sehingga baik BUMN maupun swasta dapat tumbuh bersama.
Jika dikelola dengan tepat, BUMN tekstil diyakini bisa menjadi motor penggerak industri nasional dan menyerap tenaga kerja. Namun jika salah perhitungan, kebijakan ini justru berisiko menambah daftar BUMN bermasalah.
“Intinya bukan soal ada atau tidak ada BUMN, tapi bagaimana industri tekstil Indonesia bisa sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” tutup pengusaha.
