Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas dengan meminta seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Jawa Barat dihentikan tanpa kompromi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik pertambangan tanpa izin yang dinilai merusak lingkungan, membahayakan keselamatan warga, serta merugikan negara.
Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kegiatan tambang ilegal, baik yang berskala kecil maupun besar, karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Tambang Ilegal Dinilai Merusak Lingkungan Dedi Mulyadi
Menurut Dedi Mulyadi, aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan berbagai persoalan lingkungan di Jawa Barat, mulai dari kerusakan lahan, pencemaran sungai, hingga meningkatnya risiko bencana seperti longsor dan banjir. Kerusakan tersebut, kata dia, kerap muncul akibat praktik penambangan yang mengabaikan kaidah keselamatan dan kelestarian alam.
“Lingkungan rusak, masyarakat yang menanggung dampaknya. Ini sudah jelas tidak bisa dibiarkan,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk tinggi sehingga dampak tambang ilegal bisa dengan cepat meluas dan mengancam keselamatan publik.
Instruksi Penertiban ke Aparat dan Pemda
Gubernur Jawa Barat meminta aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait untuk segera melakukan penertiban. Seluruh lokasi tambang ilegal diminta dihentikan operasionalnya dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dedi juga menegaskan bahwa penertiban tidak boleh bersifat seremonial atau tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang membekingi, harus diproses secara hukum.
Perlindungan Masyarakat dan Keselamatan Kerja
Selain aspek lingkungan, Dedi menyoroti tingginya risiko kecelakaan kerja di tambang ilegal. Banyak pekerja yang tidak dibekali standar keselamatan memadai dan bekerja di lokasi berbahaya.
Menurutnya, praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan. Pemerintah daerah, kata Dedi, memiliki kewajiban melindungi warganya dari aktivitas berisiko tinggi yang tidak bertanggung jawab.
Dorongan Tata Kelola Pertambangan yang Baik
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti terhadap kegiatan pertambangan. Namun, seluruh aktivitas harus berjalan sesuai izin, regulasi, dan prinsip keberlanjutan.
Ia mendorong pelaku usaha untuk menempuh jalur legal dan memenuhi seluruh persyaratan lingkungan serta keselamatan kerja Tuna55 . Dengan tata kelola yang baik, pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Komitmen Pemprov Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan menindak praktik tambang ilegal secara berkelanjutan. Koordinasi lintas instansi akan diperkuat guna memastikan kebijakan penghentian tambang ilegal benar-benar terlaksana di lapangan.
Sikap tegas Dedi Mulyadi ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Barat serius menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warganya. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal demi menjaga keberlanjutan alam Jawa Barat.
